BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen mewujudkan layanan kepabeanan yang semakin cepat, akurat, dan transparan, serta sejalan dengan best practice di berbagai negara.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo menjamin transformasi digital di bidang kepabeanan ke depannya akan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, terutama bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Proses akan menjadi lebih cepat, pengawasan lebih akurat, dan layanan lebih transparan. Ini juga menunjukkan kebijakan Bea Cukai Indonesia terus berkembang mengikuti standar internasional," ujarnya, dikutip pada Sabtu (2/5/2026).
Budi menjelaskan DJBC baru saja menghadiri Korea Customs Week 2026 bersama 8 negara lainnya untuk membahas penguatan ekosistem perdagangan global melalui pemanfaatan teknologi dan data.
Menurutnya, hasil diskusi tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sekaligus memperbaiki sistem kepabeanan nasional. Hal ini penting agar layanan publik di bidang kepabeanan bisa lebih adaptif, akurat, aman, dan dapat diandalkan.
"Di tengah perdagangan global yang semakin dinamis, pemanfaatan teknologi dan data menjadi kebutuhan utama agar layanan publik semakin adaptif dan terpercaya," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi memaparkan sedikitnya ada 4 aspek strategis yang perlu ditempuh DJBC berbagai negara, termasuk Indonesia, guna mewujudkan layanan kepabeanan yang semakin mumpuni.
Pertama, layanan kepabeanan makin cepat dan efisien dengan menerapkan layanan administrasi kepabeanan digital (digital customs administration). Jadi, proses yang sebelumnya memerlukan dokumen fisik kini beralih ke sistem elektronik.
"Jadi paperless trade sehingga pelayanan ekspor-impor menjadi lebih cepat dan mengurangi hambatan birokrasi," jelas Budi.
Kedua, memanfaatkan big data dan artificial intelligence (AI) untuk pengawasan. Forum menyoroti pentingnya interoperabilitas antarsistem dan pertukaran data elektronik antarnegara.
Selain itu, penggunaan AI dalam melaksanakan manajemen risiko membantu petugas kepabeanan melakukan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap barang berisiko tinggi, sekaligus memperlancar arus barang yang patuh.
Ketiga, pengelolaan e-commerce lintas negara makin tertata. Saat ini, DJBC di beberapa negara menghadapi beberapa tantangan antara lain pertumbuhan belanja online yang turut mendorong lonjakan volume barang kiriman, serta masih adanya keterbatasan data.
Tantangan lainnya, terdapat potensi pelanggaran perdagangan seperti manipulasi nilai barang, penyelundupan, atau pelanggaran aturan lainnya. Oleh karena itu, DJBC membutuhkan sistem yang lebih modern untuk mengatasinya.
Keempat, kebijakan DJBC sejalan dengan praktik global. Contohnya, paperless processing, simplified declaration, dan pengawasan berbasis data menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak sejalan dengan tren reformasi kepabeanan dunia.
"Hal ini penting untuk menjaga daya saing perdagangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi," tutup Budi. (dik)
