BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah tidak bisa mengandalkan tambahan penerimaan dari windfall revenue guna mempertahankan kinerja penerimaan negara pada APBN.
Juda mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi penerimaan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara, utamanya belanja subsidi, yang kian meningkat akibat kenaikan harga komoditas energi.
"Kenaikan harga CPO dan batu bara bisa menghasilkan windfall revenue, tapi tentu saja itu tidak cukup. Windfall bersifat sementara, tak stabil, dan tidak bisa diandalkan sebagai fondasi jangka panjang," katanya, Rabu (8/4/2026).
Dalam seminar Kompak bertajuk Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara yang digelar oleh Pusdiklat Pajak, Juda menuturkan strategi penerimaan negara pada tahun ini ditopang oleh 4 pilar. Pertama, penguatan basis penerimaan secara struktural.
"Kita tidak bisa terus bergantung pada basis penerimaan yang sama, apalagi di tengah badai geopolitik yang dari tahun ke tahun sejak 2022 ini silih berganti. Oleh sebab itu, penguatan penerimaan harus diarahkan pada perluasan basis pajak yang adil," ujarnya.
Kedua, peningkatan kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko dan data, bukan pendekatan reaktif. Pendekatan berbasis risiko dan data didukung oleh digitalisasi sistem administrasi pajak melalui coretax administration system.
"Data pajak kalau terintegrasi dengan data dari Bank Indonesia, data dari OJK, dan sebagainya, ini tentu saja potensi untuk menutup kebocoran pajaknya sangat powerful," tutur Juda.
Ketiga, keseimbangan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Juda, kebijakan peningkatan penerimaan negara harus tetap mempertimbangkan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing nasional.
"Jika pertumbuhan ekonomi terjaga maka penerimaan akan mengikuti secara berkelanjutan," katanya.
Keempat, transformasi sumber daya manusia (SDM). Juda menekankan bahwa transformasi sistem tanpa transformasi SDM akan menghasilkan stagnasi. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan hasil apa-apa bila aparatur fiskal tidak kompeten dan tidak berintegritas.
"Aparatur fiskal ke depan dituntut untuk memahami kebijakan secara utuh, berpikir lintas disiplin, jangan hanya melihat dari sisi pajaknya saja," ujarnya. (rig)
