BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan penerapan WFH di instansi pemerintah pusat sudah berjalan sesuai dengan kebijakan sejak pekan pertama implementasi.
"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu," kata Rini, dikutip pada Selasa (14/4/2026).
Rini mengatakan kementerian dan lembaga (K/L) mampu beradaptasi secara cepat dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.
"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja," ujar Rini.
Rini pun mengatakan kebijakan WFH bagi ASN diimplementasikan dengan tetap menjaga kualitas layanan publik. Berdasarkan pemantauan Kementerian PANRB, layanan esensial tetap berjalan normal di tengah pelaksanaan WFH.
"Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan," ujar Rini.
Meski demikian, pelaksanaan WFH masih perlu didukung dengan pemerataan infrastruktur digital serta pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara jarak jauh.
"Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antarinstansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan," ujar Rini.
Terkait dengan WFH di daerah, Rini mengatakan pihaknya masih belum dapat menarik kesimpulan berdasarkan implementasi kebijakan dalam 1 pekan.
Menurut Rini, implementasi WFH bagi ASN pemda akan dievaluasi secara berkala setiap bulan dengan evaluasi pertama pada Juni 2026. (dik)
