BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,75% pada Maret 2026 dengan mempertimbangkan prospek dan berbagai tantangan global, terutama dampak perang di Timur Tengah.
Dari Hasil Rapat Dewan Gubernur Maret 2026, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut suku bunga lainnya juga tidak mengalami perubahan, seperti suku bunga deposit facility tetap di level 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%.
"Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, serta menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dalam sasaran 2,5±1%," katanya, Selasa (17/3/2026).
Perry juga menyampaikan BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal bila terjadi eskalasi perang di Timur Tengah.
Dia menjelaskan kebijakan makroprudensial akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditempuh dengan cara meningkatkan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk menopang kegiatan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Perry menambahkan BI turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mempertahankan stabilitas dengan melakukan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
BI juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik.
Selain itu, BI akan memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Lalu, BI akan memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
"Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga dipererat terutama untuk mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah," jelas Perry. (rig)
