PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalkan PNBP, Kemenkeu Beberkan 5 Strateginya

Redaksi DDTCNews
Sabtu, 21 Februari 2026 | 10.30 WIB
Optimalkan PNBP, Kemenkeu Beberkan 5 Strateginya
<p>Gedung Kementerian Keuangan.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan akan melaksanakan 5 strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dirjen Anggaran Luky Alfirman mengatakan peningkatan PNBP diproyeksi akan dihadapkan pada kondisi ekonomi yang menantang. Meski demikian, dia optimistis realisasi PNBP pada 2026 akan kembali mencapai target yang ditetapkan.

"Tidak terasa PNBP telah berkontribusi Rp500 triliun lebih. Ini bukan kaleng-kaleng. Kita harus lebih serius mengelolanya... Kita harus bisa melakukan berbagai perbaikan, karena terlihat masih banyak potensi yang bisa kita gali dari sektor PNBP ini," katanya, dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

Luky mengatakan realisasi PNBP pada 2025 mencapai Rp541,4 triliun atau 105,4% dari target dalam APBN. Namun, realisasi PNBP 2025 terkontraksi 7,8% seiring dengan pengalihan pengumpulan dividen BUMN kepada BPI Danantara.

Sementara pada tahun ini, outlook PNBP diperkirakan tercapai Rp502,2 triliun atau 109% dari target APBN 2026. Outlook ini memperhatikan beberapa variabel antara lain kondisi penerimaan minerba yang turun akibat pembatasan produksi batu bara, tidak diterimanya dividen BUMN dan turunnya potensi sisa surplus BI, serta adanya rencana kenaikan tarif pungutan ekspor sawit sekitar 2,5%.

Dalam Roadmap Optimalisasi PNBP 2025–2029, terdapat 5 strategi optimalisasi yang akan dilaksanakan pemerintah. Pertama, perumusan kebijakan dan regulasi, terutama melalui penajaman tarif serta proses bisnis.

Kedua, standardisasi pelayanan melalui digitalisasi layanan dan pembayaran. Ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan piutang PNBP dengan memperkuat interkoneksi data.

Keempat, penguatan pengawasan/pemeriksaan PNBP. Kelima, evaluasi kinerja PNBP yang meliputi evaluasi pengelolaan PNBP dan penyusunan roadmap tranformasi PNBP di lingkungan kementerian/lembaga.

Di sisi lain, Luky menyampaikan pentingnya ekosistem pengawasan PNBP dengan menggunakan platform kolaboratif. Platform yang telah berjalan dan menjadi contoh adalah SIMBARA, yang menghubungkan tata kelola pengawasan PNBP dari hulu ke hilir khususnya pada sektor komoditas mineral dan batu bara.

"Kami berkeyakinan bahwa sistem yang sama... skema kerja, cara kerja yang sama, itu bisa diterapkan untuk komoditas lain. Kita sudah mulai bekerja sama dengan untuk sektor lain... [contohnya] perikanan," ujarnya. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.