BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pengadilan Pajak menerima 12.238 berkas sengketa pada 2025. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3,4% apabila dibandingkan dengan berkas sengketa yang masuk pada tahun sebelumnya sebanyak 11.834 berkas.
Pada laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak tersaji statistik berkas sengketa sepanjang 2021—2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah berkas sengketa menunjukkan tren menurun pada 2021 hingga 2024, tetapi kemudian naik pada 2025.
Mayoritas berkas sengketa masih terkait dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat. "Jumlah berkas sengketa dengan terbanding/tergugat DJP pada tahun 2025 [sebanyak] 9.248," tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam statistiknya, dikutip pada Jumat (24/4/2026).
Berkas sengketa dengan dirjen pajak sebagai terbanding/tergugat pada 2025 mencapai 75,56% dari total berkas sengketa yang diterima oleh Pengadilan Pajak. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,6% apabila dibandingkan dengan berkas sengketa pada 2024 sebanyak 9.794.
Kemudian, berkas sengketa dengan dirjen bea dan cukai sebagai terbanding atau tergugat yang diterima Pengadilan Pajak pada 2025 sebanyak 2.968 atau 24,25% dari total berkas sengketa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 46,8% dibandingkan dengan 2024 sebanyak 2.022 berkas sengketa.
Sementara itu, jumlah berkas sengketa dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai terbanding atau tergugat sebanyak 22 atau 0,17% dari total berkas. Jumlah tersebut naik 22,2% dari tahun sebelumnya yang hanya 18 berkas sengketa.
Sepanjang 2021—2025, berkas sengketa dengan dirjen pajak, dirjen bea dan cukai, serta pemda sebagai terbanding atau tergugat mencapai 66.683. Dari total tersebut, sebanyak 52.999 atau 79,47% merupakan berkas sengketa dengan dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat.
Adapun penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Pajak pada 2021—2025 telah menghasilkan sebanyak 77.397 hasil putusan. (dik)
