BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan pelayanan perpajakan tatap muka akan tutup selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Lebaran.
Kantor pajak akan menutup layanan tatap muka pada 18-24 Maret 2026. Layanan pajak tatap muka tersebut biasanya tersedia di kantor pelayanan pajak (KPP) dan kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).
"Kami kembali membuka layanan mulai 25 Maret 2026," bunyi unggahan DJP di media sosial, Senin (16/3/2026).
Momentum Nyepi dan Lebaran pada tahun ini akan hadir menjelang batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2025 wajib pajak orang pribadi, yakni 31 Maret 2026. DJP pun mengimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT Tahunannya agar bisa merayakan Nyepi dan Lebaran lebih nyaman.
Sebelum kantor pajak tutup pada 18 Maret 2026, wajib pajak masih bisa berkunjung apabila memerlukan asistensi pelaporan SPT Tahunan dari petugas.
Adapun selama layanan tatap muka DJP tutup saat libur dan cuti bersama, pelaporan SPT Tahunan tetap bisa dilakukan secara online melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Sementara jika wajib pajak memerlukan bantuan, bisa mengunjungi tutorial pelaporan SPT Tahunan melalui t.kemenkeu.go.id/coretaxSPT.
"Yuk, tuntaskan sekarang biar libur Lebaran jadi plong tanpa beban," tulis DJP.
Selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran, DJP turut mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mencatut nama otoritas. Penipu biasanya mengaku sebagai pegawai/pejabat DJP melalui email tanpa domain pajak.go.id, pesan Whatsapp, serta panggilan telepon/Whatsapp.
Apabila dihubungi oleh pihak yang mencurigakan, wajib pajak disarankan mengabaikan semua instruksinya, serta menghubungi Kring Pajak 1500200 untuk konfirmasi.
UU KUP mengatur penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2026. Sementara untuk SPT tahunan wajib pajak badan, paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2026.
Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat bakal dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (dik)
