DJSPSK Jadi ILAP, Wajib Setor Data Konsultan Pajak dan Kliennya ke DJP

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memperoleh data mengenai konsultan pajak beserta klien-kliennya seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 8/2026.

Melalui PMK 8/2026, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) ditetapkan sebagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) dan menyampaikan data terkait konsultan pajak yang ada di SIKOP.

"Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP," bunyi Pasal 1 ayat (1) PMK 8/2026, dikutip pada Senin (2/3/2026).

Terdapat beberapa jenis data yang harus disampaikan antara lain. Pertama, data konsultan pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama
2. NPWP
3. Alamat Rumah
4. Tanggal Lahir
5. Kewarganegaraan
6. Tingkat Sertifikat
7. Nomor Kartu Izin Praktik
8. Tanggal Terbit Kartu Izin Praktik
9. Masa Kerja Akhir
10. Masa Kerja Awal
11. Status Pensiunan
12. NIP Pensiunan
13. Pangkat Golongan Terakhir
14. Tanggal Terbit Kartu Izin Praktik
15. Tanggal Kedaluwarsa Kartu Izin Praktik
16. Jenis Kelamin
17. Nomor Kepdirjen
18. Tanggal Kepdirjen
19. Sebab Perubahan
20. Jumlah Teguran
21. Nomor Telepon Rumah 1
22. Nomor Telepon Rumah 2
23. Nomor Handphone 1
24. Nomor Handphone 2
25. Tempat Lahir
26. NIK
27. ID Konsultan Pajak

Kedua, data histori konsultan pajak yang paling sedikit memuat:

1. ID Konsultan Pajak
2. Nama
3. NPWP
4. Alamat Rumah
5. Tingkat Sertifikat
6. Nomor Kartu Izin Praktik
7. Tanggal Terbit Kartu Izin Praktik
8. Tanggal Kedaluwarsa Kartu Izin Praktik
9. Nomor Kepdirjen
10. Tanggal Kepdirjen
11. Sebab Perubahan

Ketiga, laporan tahunan konsultan pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama Konsultan Pajak
2. NPWP Konsultan Pajak
3. Tingkat Sertifikat
4. Nomor Kartu Izin Praktik
5. NIP Pensiunan
6. Status Pensiunan
7. ID Konsultan Pajak
8. Tahun Laporan
9. Tahun SPT
10. PPh Terutang
11. Tanggal Pelaporan
12. Hasil Penelitian
13. Catatan Penelitian
14. NPWP 16 Digit

Keempat, laporan tahunan detail klien konsultan pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama Konsultan Pajak
2. NPWP Konsultan Pajak
3. Tingkat Sertifikat
4. Nomor Kartu Izin Praktik
5. NIP Pensiunan
6. Status Pensiunan
7. Hasil Penelitian
8. Catatan Penelitian
9. ID Konsultan Pajak
10. Tahun Laporan
11. Tahun SPT
12. PPh Terutang
13. Tanggal Pelaporan
14. Nama Wajib Pajak
15. Alamat Wajib Pajak
16. NPWP
17. Cakupan Jasa
18. Status Pengukuhan Kena Pajak
19. Keterangan

Data-data di atas wajib disampaikan oleh DJSPSK kepada DJP secara bulanan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Sebagai informasi, ILAP adalah entitas-entitas yang berkewajiban untuk memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada DJP. Kewajiban ini termuat dalam Pasal 35A UU KUP.

"Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)," bunyi Pasal 35A ayat (1) UU KUP.

Merujuk pada Lampiran A PMK 8/2026, kini terdapat 52 kelompok ILAP dan 105 ILAP yang wajib menyampaikan data dan informasi terkait perpajakan kepada DJP.

PMK 8/2026 telah diundangkan pada 27 Februari 2026 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal tersebut. (rig)