BERITA TERKINI
RUMBIA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka melaksanakan kunjungan kerja ke Pemkab Bombana pada 20 April 2026. Dalam kunjungannya, kantor pajak ingin memperkuat kerja sama dalam kegiatan pengawasan perpajakan.
Kepala KPP Pratama Kolaka Helmy Afrul mengatakan sejumlah agenda strategis dibahas dalam audiensi tersebut. Salah satunya iakah peningkatan kerja sama dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban pajak pusat dan daerah.
“Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar pikiran mengenai peran strategis instansi masing-masing dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan optimal,” kata Helmy seperti dikutip dari situs DJP, Jumat (24/4/2026).
Helmy menegaskan kolaborasi antara DJP dan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dia juga meyakini kerja sama yang terstruktur antara kedua instansi bisa turut mendorong penerimaan negara yang lebih optimal.
“Sinergi antara DJP dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.,” ujarnya.
Helmy juga menjelaskan bahwa DJP mengemban 4 tugas utama, yakni pelayanan perpajakan, edukasi perpajakan, pengawasan, serta penegakan hukum.
Dalam struktur KPP Pratama Kolaka, keempat pilar tersebut diwujudkan melalui pembagian fungsi yang jelas. Salah satunya melalui KP2KP Rumbia yang bertugas memberikan pelayanan dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Bombana.
Lebih lanjut, Helmy juga menyampaikan fungsi pengawasan pajak dapat diperkuat melalui kolaborasi langsung dengan pemda, yaitu melalui mekanisme perjanjian kerja sama (PKS) pengawasan bersama atas pelaksanaan kewajiban pajak pusat dan pajak daerah oleh kedua pihak.
Sementara itu, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pengawasan perpajakan saat ini memegang peranan yang sangat krusial. Dia menjelaskan dana pembangunan yang dipakai selama ini bersumber dari penerimaan pajak.
Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak maka dana bagi hasil yang diterima pemda pun akan meningkat. Pada gilirannya, pendapatan pemda yang optimal akan turut mempercepat pembangunan di daerah.
“Saya juga menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi utama guna mendukung program pengawasan bersama tersebut,” tutur Burhanuddin. (rig)
