Didanai Pajak, BGN Pede MBG Bisa Tersalur ke 82,9 Juta Orang Tahun Ini

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan masih mampu merealisasikan target penyaluran makan bergizi gratis (MBG) kepada 82,9 juta penerimaan pada akhir tahun ini.

Optimisme tersebut tecermin dari jumlah dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terus bertambah sebanyak 200 unit setiap harinya. Saat ini, ada 13.347 SPPG yang sudah beroperasi.

"Kami siap menambah 5.000 hingga 6.000 SPPG di wilayah terpencil. Dengan laju saat ini, target 82,9 juta penerima manfaat masih sangat mungkin tercapai tahun ini," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip pada Sabtu (1/11/2025).

Meski jumlah SPPG dan penerima manfaat MBG akan terus ditambah, Dadan mengatakan BGN akan tetap berfokus memperkuat rantai pasok pangan dan pengawasan mutu MBG.

Koordinasi lintas instansi juga ditingkatkan agar tingginya penyaluran MBG tidak menimbulkan kenaikan harga pangan. Guna mencegah lonjakan harga pangan akibat pelaksanaan MBG, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.

"Sampai hari ini tidak ada indikasi kenaikan harga akibat MBG. Semua pihak sudah bekerja sesuai porsinya," ujar Dadan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pun mengatakan pihaknya akan membentuk tim koordinasi yang memantau pelaksanaan MBG setiap hari.

"Pelaksana harian akan dibentuk di kantor kami untuk memantau jalannya program setiap hari. Kami ingin memastikan 82,9 juta penerima manfaat benar-benar menerima MBG tepat waktu dan tepat sasaran sesuai target," ujar Zulhas.

Sebagai informasi, MBG merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki porsi besar dalam belanja APBN. Pada tahun ini, realisasi belanja negara untuk MBG diperkirakan mencapai Rp99 triliun.

Adapun anggaran yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk mendanai pelaksanaan MBG pada tahun depan mencapai Rp335 triliun, jauh melampaui alokasi anggaran MBG pada tahun ini yang senilai Rp171 triliun.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)