BERITA TERKINI
BRUSSELS, DDTCNews - Terik matahari disertai udara yang masih sejuk menandai awal musim panas di Benua Biru. Dua profesional DDTC turut mengikuti rangkaian agenda strategis untuk membedah kompleksitas kebijakan fiskal di jantung Uni Eropa.
Kegiatan ini diikuti oleh Senior Specialist of DDTC Consulting Dawud A. Q. Lubis dan Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Abiyoga S. Wiyanto. Kegiatan yang berlangsung pada 23–24 April 2026 di Brussels, Belgia, tersebut merupakan salah satu agenda perkuliahan bertajuk Tax Policy in the EU yang diselenggarakan oleh program LL.M in International Tax Law di Vienna University of Economics and Business (WU).
Pada hari pertama, bertempat di House of the Austrian Economy, agenda berfokus pada diskusi teknis mengenai tantangan legislasi dan mobilitas di Uni Eropa. Director and Principal Legal Adviser pada Legal Service of the European Commission, Prof. Bernhard Schima, memaparkan materi mengenai EU Internal Market Legislation under Pressure.
Dalam pemaparannya, Prof. Schima menyoroti berbagai tekanan hukum dan politik yang dihadapi oleh legislasi pasar internal Uni Eropa di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Ia turut mengulas strategi navigasi hukum untuk mempertahankan integrasi pasar tunggal Eropa serta memastikan regulasi tetap adaptif terhadap tantangan kedaulatan negara anggota.
Pembahasan kemudian berlanjut pada isu krusial perpajakan. Policy Officer di Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD) European Commission, Albert Rädler, mengupas tuntas mengenai mobilitas individu dalam bingkai kebijakan pajak Uni Eropa.
Albert Rädler, Policy Officer DG TAXUD European Commission memaparkan materi di House of the Austrian Economy, salah satu kantor perwakilan Austria di Brussels, Belgia.
Ia menjelaskan bahwa tantangan saat ini,antara lain yaitu pemajakan atas mobilitas tenaga kerja lintas batas, khususnya terkait koordinasi sistem jaminan sosial dan penghapusan hambatan pajak bagi pekerja yang berpindah antarnegara anggota.
"Di tengah integrasi pasar tenaga kerja Eropa yang kian erat, kepastian hukum dalam menentukan status residensi pajak menjadi krusial untuk menghapus hambatan fiskal dan mencegah double taxation bagi individu yang berpindah antarnegara anggota," ujar Albert Rädler.
Selain itu, materi juga dibawakan oleh Linda Traversa, Legal Officer DG TAXUD yang turut memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan implementasi dan prosedur penegakan atas pelanggaran hukum Uni Eropa (infringement procedures) untuk memastikan kepatuhan negara anggota.
Sesi hari pertama ditutup dengan pemaparan oleh Jasper Verkamman, Tax Technology Manager, TPA Global mengenai masa depan perpajakan yang mengarah pada dunia perpajakan berbasis certified people, data, engines, dan dashboards.
"Kegiatan ini memberikan perspektif praktis bagaimana teori hukum pajak internasional diimplementasikan di tingkat supranasional seperti Uni Eropa," ujar Dawud.
Tak kalah menarik, pada hari kedua, para peserta mengunjungi Gedung Charlemagne, European Commission, untuk mengikuti pemaparan atas kondisi terkini serta arah kebijakan utama Uni Eropa di masa mendatang.
Salah satu pemateri, yaitu Luisa Maria Tivrisi, Legal Officer di DG TAXUD European Commission menjelaskan bahwa meskipun kedaulatan pajak tetap berada di tangan masing-masing negara anggota, Uni Eropa terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip single market.
Terkait dengan kebijakan pajak atas korporasi, Tivrisi menekankan pentingnya peran Company Directives seperti Parent-Subsidiary Directive, Merger Directives, hingga Interest and Royalties Directives sebagai instrumen utama dalam menyelaraskan aturan pajak dalam lingkup Uni Eropa.
Luisa Maria Tivrisi, Legal Officer DG TAXUD European Commission memaparkan materi di Charlemagne building, European Commission, Brussels.
"Melalui skema Directives ini, Uni Eropa berupaya menciptakan level playing field bagi perusahaan lintas batas dengan cara menghapus hambatan pajak berganda dan meminimalkan beban administratif bagi grup perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara anggota," jelasnya.
Agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Parlemen Eropa. Di gedung Parlemen, profesional DDTC berkesempatan memasuki Hemicycle, ruang sidang utama di mana keputusan-keputusan penting Uni Eropa diambil. Peserta mendapatkan penjelasan visual mengenai mekanisme kerja parlemen serta sesi tanya jawab interaktif terkait fungsi legislasi di tingkat regional.
Sebagai penutup rangkaian agenda, peserta mengunjungi Parlamentarium. Para peserta mendalami sejarah integrasi Eropa dan cara kerja institusi-institusi Uni Eropa dalam merespons tantangan global, tak terkecuali di bidang fiskal.
Keikutsertaan profesional DDTC dalam agenda ini menegaskan komitmen DDTC dalam meningkatkan kapasitas profesionalnya di level global. Hal ini sejalan dengan visi DDTC sebagai institusi perpajakan yang berbasis riset dan pengetahuan. (sap)
