BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil kebijakan fiskal secara terukur dalam menghadapi tekanan global yang semakin berat.
Puan mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola ruang fiskal yang terbatas. Dalam suasana ketidakpastian global, kebijakan fiskal harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan.
"Dalam situasi ini, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif, terukur, dan memastikan bahwa APBN tetap kredibel," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/4/2026).
Puan mengatakan APBN 2026 menghadapi tekanan yang berat dan tidak menentu sebagai dampak dari dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan penajaman program agar tidak mengganggu atau mengurangi derajat kemajuan pembangunan dan kualitas kesejahteraan rakyat. Menurutnya, dibutuhkan pula kesinambungan dari program-program pemerintah agar tujuan kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan bisa tercapai.
Dia juga mendorong konsolidasi fiskal melalui efisiensi belanja yang dampaknya rendah terhadap rakyat. Dengan demikian, belanja negara bisa diarahkan untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan perlindungan rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Puan turut memaparkan berbagai isu yang menjadi perhatian DPR. Salah satunya, evaluasi terhadap penerapan coretax untuk optimalisasi penerimaan pajak.
Menurutnya, DPR melalui alat kelengkapan dewannya telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan coretax. Misal pada 6 April 2026 lalu, Komisi XI DPR mengundang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memaparkan kinerja APBN kuartal I/2026, termasuk membahas progres perbaikan coretax.
"DPR RI telah memberikan rekomendasi atas berbagai permasalahan tersebut di atas melalui rapat-rapat alat kelengkapan dewan terkait dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujarnya. (dik)
