BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan untuk mengatasi polemik pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terjadi di daerah.
Rifqinizamy menyebut polemik PKB misalnya terjadi antara Pemprov Aceh dan Pemprov Sumatera Utara (Sumut). Persoalan ini bermula dari langkah Gubernur Sumut Bobby Nasution yang melaksanakan razia pelat nomor kendaraan luar wilayahnya, terutama Aceh, untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.
"Ini saya kira fenomena umum, tetapi mungkin harus disikapi oleh pusat. Nanti kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar kemudian tidak terkesan ini membangun konflik di bawah," katanya, dikutip pada Jumat (3/10/2025).
Rifqinizamy menilai wajar pemda berupaya menggenjot potensi penerimaan dari PKB. Alasannya, PKB biasanya memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah.
Tidak hanya di Sumut, fenomena serupa terjadi di Riau ketika Gubernur Abdul Wahid meminta para sopir kendaraan perusahaan, khususnya alat berat, mengganti pelat nomor menjadi pelat Riau.
Dia menjelaskan pemda memang sedang berupaya menyisir sejumlah potensi penerimaan daerah guna memperluas ruang fiskal dan perekonomian di daerah. Namun, polemik soal razia pelat nomor kendaraan perlu segera diselesaikan melalui regulasi yang lebih proporsional.
Rifqinizamy lantas meminta mendagri menyiapkan jalan tengah agar upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak sampai menghambat kegiatan usaha dan perekonomian.
"Fenomena ini 'kan sebetulnya ada di banyak tempat karena daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah," ujarnya. (dik)
