BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR mengeklaim keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat, mengingat defisit APBN hingga Maret 2026 terkendali sebesar 0,93% PDB dan rasio utang masih dalam level aman.
Menurut Wakil Ketua Banggar Wihadi Wiyanto, kondisi APBN sejauh ini stabil di tengah kenaikan harga energi global akibat perang di Timur Tengah. Dia pun meyakini APBN dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi bantalan untuk menyerap gejolak eksternal.
"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi sehingga bisa melemahkan daya beli dan mengerek cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," katanya, Minggu (12/4/2026).
Wihadi menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang stabil, dia meyakini ekonomi tetap tumbuh dan tidak melambat.
Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga, dengan inflasi sebesar 3,48% pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39%, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif.
"Dalam kondisi tersebut, APBN mampu bekerja sebagai shock absorber dan menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi. Alhasil, tidak langsung membebani masyarakat," tuturnya.
Bila harga BBM dinaikkan, lanjut Wihadi, justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat di tengah krisis ekonomi global. Sebab, kenaikan harga BBM berpotensi melemahkan perekonomian.
Selain itu, dia pun menyebutkan pemerintah akan melakukan refocusing belanja dan efisiensi belanja non-prioritas untuk mencegah pelebaran defisit APBN. Dia menilai langkah tersebut diperlukan untuk menghindari efek domino terhadap perekonomian nasional seperti di atas.
"Kondisi APBN sehat, tecermin dari kinerja pendapatan hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5%. APBN memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran-anggaran prioritas melalui refocusing sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3%," kata Wihadi. (rig)
