BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Lewat akun resminya, Ditjen Pajak (DJP) merilis pernyataan untuk menanggapi polemik tentang perhitungan pajak bagi pelaku industri game lokal. DJP menuliskan bahwa otoritas memahami perhatian dan kepedulian publik, khususnya dari pelaku industri game dan kreatif, terkait dengan isu yang sedang berkembang.
Otoritas pajak menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, DJP terikat oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan. Hal ini membuat DJP tidak dapat membahas atau mengomentari kondisi wajib pajak tertentu, terutama menyangkut topik yang tengah viral belakangan ini.
"Secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum," tulis DJP dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (26/2/2026).
Selain itu, DJP menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
DJP juga menekankan bahwa pemerintah menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini," tulis DJP.
Polemik ini bermula dari keluhan Kris Antoni, CEO Toge Productions, yang mengaku tengah berhadapan dengan ketentuan administratif pajak yang dinilai menyulitkan usahanya.
Mulanya, Kris berniat mengajukan restitusi atas kelebihan bayar pajak yang dilaporkannya. Kantor pajak kemudian merespons dengan menagih kekurangan bayar atas biaya pengembangan game yang dinilai perlu diamortisasi karena diyakini sebagai aset tak berwujud.
Fiskus beralasan, biaya gaji karyawan selama pengembangan (development) game wajib diamortisasi. Kris sendiri mengaku tidak pernah melakukan atau memenuhi syarat untuk mengajukan kapitalisasi atas biaya pengembangan game.
Pernyataan Kris melalui akun medsosnya itu lantas menggulirkan diskusi publik. Pro dan kontra pun mengalir dari masyarakat, termasuk akhirnya muncul tanggapan dari otoritas pajak. (sap)
