JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto membanggakan rendahnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).
Prabowo mengatakan MBG sudah tersalur kadap hampir 30 juta penerima manfaat, dengan jumlah makanan yang disalurkan lebih dari 1 miliar. Meski demikian, tingkat kesalahan dalam pelaksanaan MBG hanya sebesar 0,00017%.
"Tapi dari segi statistik dibandingkan yang sudah kita hasilkan, ternyata penyimpangan kekurangan bukan penyimpangan sengaja, tapi katakanlah deviasi itu adalah ternyata 0,00017%. Cukup membanggakan apa yang kita hasilkan," ujar Prabowo, Selasa (30/9/2025).
Meski tingkat kesalahan dalam implementasi MBG dirasa sudah rendah, Prabowo mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mencegah terjadinya keracunan akibat MBG di kemudian hari.
Ke depan, setiap dapur harus dilengkapi dengan alat cuci serta ompreng yang berkualitas. Setiap dapur juga akan dilengkapi dengan test kit hingga CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
"Kemudian juga filter untuk air harus ada, kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada, ini segera kita benahi. Semua dapur harus ada tukang masak terlatih," ujar Prabowo.
Sebagai informasi, Prabowo telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta beberapa menteri dan kepala lembaga untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Evaluasi ini dilatarbelakangi oleh maraknya insiden keracunan MBG di berbagai daerah. "Kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, tapi saya yakin kita akan selesaikan dengan baik," ujar Prabowo pada 27 September 2025.
Meski terdapat banyak insiden keracunan, Prabowo bersikukuh menyatakan bahwa MBG adalah program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
"Tujuan MBG adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini mungkin makan lumayan, mereka itu makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi," ujar Prabowo.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)