BERITA TERKINI
HANOI, DDTCNews - Majelis Nasional Vietnam menyetujui perpanjangan periode penghapusan pajak atas bahan bakar minyak (BBM).
Penghapusan pajak atas BBM ini diberikan hingga 30 Juni 2026, dari yang semestinya berakhir pada 15 April 2026. Perpanjangan periode penghapusan pajak atas BBM bertujuan mengurangi tekanan harga, menstabilkan pasar, serta mendukung pemulihan ekonomi di tengah volatilitas energi global.
"Kebijakan ini akan berlaku mulai 16 April hingga 30 Juni 2026," bunyi keputusan Majelis Nasional Vietnam, dikutip pada Senin (13/4/2026).
Majelis Nasional menyetujui atas penyerahan bensin dan avtur akan diberikan penghapusan pajak perlindungan lingkungan, PPN, dan cukai.
Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, pajak memiliki kontribusi besar dalam penetapan harga bahan bakar, dengan PPN rata-rata 7,4%, pajak perlindungan lingkungan 2,7%-6%, dan cukai sekitar 6,7%. Penghapusan pajak-pajak ini dipandang sebagai langkah efektif untuk mendukung target pembangunan sosial-ekonomi dan mengendalikan inflasi.
Menurut laporan pemerintah, penghapusan pajak perlindungan lingkungan pada semua jenis bahan bakar diperkirakan akan menghilangkan potensi penerimaan negara rata-rata sebesar VND7,3 triliun atau Rp4,64 triliun per bulan.
Penghapusan pajak menjadi salah satu kebijakan yang diambil Vietnam di tengah ketegangan di Selat Hormuz, yang digambarkan sebagai titik hambatan energi terbesar di dunia. Perang di Timur Tengah telah mengganggu aliran minyak global sehingga mengancam pasokan bahan bakar Vietnam.
Dilansir e.vnexpress.net, perdana menteri memiliki kewenangan untuk menerapkan pengurangan pajak atas bensin, solar, dan avtur jika diperlukan demi kepentingan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban rumah tangga dan membantu perusahaan mempertahankan produksi dan perdagangan.
Penghapusan pajak atas BBM termasuk langkah fiskal khusus dalam keadaan luar biasa untuk menjaga stabilitas perekonomian. (dik)
