BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja daerah cenderung lambat sehingga dana pemda banyak mengendap di perbankan.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebut dana pemda yang mengendap di perbankan secara akumulatif mencapai Rp233,11 triliun per Agustus 2025. Menurutnya, kondisi dana yang mengendap ini sudah menjadi masalah menahun.
"Dana pemda Rp233 triliun masalahnya apa? Ini sudah masalah lama. Sebetulnya hampir sama dengan pusat, mereka [pemda] perencanaan APBN biasanya dilakukan September-Oktober tahun sebelumnya, dari situ mereka baru mulai berkontrak," katanya, Jumat (3/10/2025).
Astera mengungkapkan pemda cenderung lambat dalam meneken kontrak proyek APBD, karena baru dilaksanakan sekitar April. Padahal, pemerintah pusat sudah menyalurkan alokasi transfer ke daerah (TKD) sejak awal tahun anggaran.
"Itu bahkan kalau saya lihat modusnya dari tahun ke tahun, kontrak itu biasanya baru dimulai itu sekitar bulan keempat. Jadi, April baru [teken] kontrak tuh," tuturnya.
Ketika pemda telat menyerap sekaligus menyalurkan belanja daerah, dana tersebut akan menumpuk bersamaan dengan sisa tahun sebelumnya. Ini menyebabkan jumlah dana pemda yang mengendap di bank pembangunan daerah (BPD) makin jumbo.
Biasanya, lanjut Astera, akselerasi belanja daerah baru dilaksanakan pada 3 bulan terakhir sebelum tutup tahun. Dengan demikian, dana pemda di perbankan mulai berkurang karena disalurkan dalam bentuk belanja daerah.
"Nanti saat akhir tahun, dana pemda akan menuju angka Rp95-Rp100 triliun. Ini bentuknya macam-macam, sebagian besar dari jumlah itu biasanya udah di giro," kata Astera.
Perlu diketahui, Kemenkeu mencatat uang pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun, naik 21% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah itu pun merupakan yang terbanyak dalam kurun 5 tahun terakhir.
Astera pun mendorong pemda mulai memperbaiki kinerja penyerapan anggaran. Menurutnya, masih banyak daerah yang tak membelanjakan dana transfer secara optimal sehingga dana tetap mengendap di bank, dan tidak disalurkan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
"Kami juga enggak menutup mata ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakannya dengan optimal, sehingga uangnya ya nongkrong di situ saja. Ini menjadi tantangan buat daerah," ujarnya. (rig)
