BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri membutuhkan regulasi yang sederhana, serta peta jalan atau roadmap sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Plt Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika menilai penerbitan roadmap dan simplifikasi regulasi akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku IHT nasional. Terlebih, IHT saat ini dihimpit oleh berjibun aturan dari berbagai kementerian/lembaga.
"Lebih dari 400 aturan yang mengatur soal tembakau, ini banyak sekali. Sekarang titiknya momentum untuk menentukan arah kebijakan. Kami setuju sekali kalau ada roadmap-nya," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, dikutip pada Rabu (22/10/2025).
Putu menyampaikan Kementerian Perindustrian sudah menyusun roadmap terkait dengan pengelolaan IHT sejak 2022. Namun, selang 3 tahun, penyelarasan roadmap IHT tersebut belum rampung hingga sekarang.
Dia berharap roadmap dan simplifikasi regulasi bisa berjalan supaya IHT mendapat kepastian hukum. Menurutnya, hal tersebut akan membantu IHT untuk tumbuh mengingat kondisi industrinya saat ini sedang sulit.
"Memang dari 2022, kita membuat roadmap yang ditangani oleh menko perekonomian. Tapi saat ini juga belum selesai, masih dalam proses. Ini sebenarnya hal sangat strategis bagi industri karena yang paling penting adalah kepastian hukum sehingga mereka bisa menyelenggarakan kegiatan usahanya," sebut Putu.
Sementara itu, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengibaratkan ketiadaan roadmap membuat IHT berjalan tanpa arah. Karena semestinya, roadmap berfungsi menavigasi pelaku industri dari hulu ke hilir.
Dia menyayangkan pemerintah yang cenderung lambat dalam menyusun roadmap bagi IHT nasional. Dia pun meminta pemerintah segera menyelesaikan roadmap pertembakauan demi keberlangsungan IHT, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan negara, hingga memberantas tantangan lainnya bagi industri maupun pemerintah.
"IHT ibarat orang jalan tanpa peta, enggak ada GPS industri ini. Karena roadmapnya dibatalkan oleh kelompok masyarakat sipil melalui judicial review di MA [pada 2016], dan sampai sekarang pemerintah mempertahankan ambiguitas ini," ujar Misbakhun. (rig)
