BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membersihkan Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dari pegawai yang melakukan penyelewengan.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan instansi seperti DJP dan DJBC yang bertugas mengelola keuangan negara harus bersih dari tindak kecurangan dan fraud. Apabila pegawai tidak bisa dibina dan melakukan penyelewengan, sebaiknya segera ditindak.
"Saya setuju upaya itu karena yang dibutuhkan oleh Pak Purbaya adalah pegawai yang bersih. Mengelola keuangan negara itu butuh pegawai yang bersih," ujarnya kepada awak media di Menara Kadin, Selasa (21/10/2025).
Misbakhun juga menyoroti saluran pengaduan melalui Whatsapp 'Lapor Pak Purbaya' bakal menjadi wadah yang cukup andal untuk menampung laporan. Namun, dia berpesan agar menkeu menyiapkan mekanisme untuk melakukan penyaringan laporan masyarakat dan penindakan pegawai.
Menurutnya, Purbaya juga perlu membentuk tim manajemen unit untuk memvalidasi dan merespons laporan sekaligus menindak pegawai yang menyeleweng. Terlebih, aduan yang masuk sudah mencapai ribuan.
"Pak Purbaya perlu membentuk tim untuk memastikan bahwa yang diadukan itu benar, dicek. Kemudian, pegawainya dipanggil dan sebagainya. Itu baru bersifat konstruktif," tutur Misbakhun.
Meski demikian, Misbakhun belum bisa memperkirakan efektivitas saluran pelaporan yang bersifat crowd reporting tersebut dalam menampung laporan sekaligus 'membersihkan' aparat yang menyeleweng.
"Kalau efektif atau tidaknya, ya nanti, 'kan ini baru dijalankan. Kita harus sambut baik, karena itu adalah upaya yang baik untuk merespon masyarakat yang melapor," kata Misbakhun.
Sebagai informasi, Purbaya resmi meluncurkan saluran pengaduan 'Lapor Pak Purbaya' melalui Whatsapp di nomor 0822-4040-6600. Saluran ini dibuat khusus untuk melaporkan pegawai DJP dan DJBC yang melakukan penyelewengan.
Hingga sekarang, Purbaya sudah menerima 15.933 informasi terkait pajak, kepabeanan, dan cukai melalui Whatsapp. Dari jumlah itu, sebanyak 13.285 pengaduan akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim, sedangkan 2.459 sisanya tidak ditindaklanjuti karena hanya berisi ucapan selamat ataupun pujian. (dik)
