BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan seluruh kegiatan pertambangan ilegal.
Bahlil mengatakan perintahkan itu disampaikan Prabowo karena pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan negara. Prabowo ingin negara tetap memperoleh pendapatan negara tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
"Sektor pertambangan menjadi andalan pendapatan negara," katanya, dikutip pada Sabtu (23/8/2025).
Bahlil mengatakan Prabowo telah mengumpulkan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, untuk membicarakan hilirisasi dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Prabowo memiliki perhatian terhadap keberadaan tambang ilegal karena menggerus potensi penerimaan negara. Kontribusi sektor tambang terhadap penerimaan antara lain tecermin dari setoran PPN, PPh, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam pertemuan tersebut, sambung Bahlil, Prabowo turut menegaskan perlunya penataan dan penertiban seluruh aktivitas pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Kementerian ESDM melalui Ditjen Penegakan Hukum bakal menindaklanjuti perintah Prabowo tersebut melalui penertiban pertambangan tanpa izin (PETI). Kegiatan ini diharapkan mampu mencegah kerusakan multidimensi akibat tambang ilegal, sekaligus menutup potensi kerugian besar yang ditanggung negara dan masyarakat.
"Penataan tambang harus dilakukan karena banyak setelah dicek oleh satgas ada kegiatan penambangan yang sudah melakukan kegiatan tetapi izin usaha pertambangan (IUP) belum ada (illegal mining). Ini kita harus tertibkan dan Presiden ingin ini semua ditata dengan baik," ujarnya.
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Prabowo turut menyampaikan komitmennya menindak tegas pertambangan ilegal. Menurut hitungannya, ada 1.063 tambang ilegal yang beroperasi dengan potensi kerugian negara setidaknya Rp300 triliun.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga menegaskan bakal memperketat pengawasan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun depan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan upaya penegakan hukum perlu dioptimalkan untuk menyelesaikan piutang PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam (SDA).
Kemenkeu sedang berfokus untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha dalam membayar PNBP. Kemenkeu pun telah menjalin kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat penegakan hukumnya. (dik)
