BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 7.477 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah terbentuk dan beroperasi hingga saat ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan terdapat sebanyak 11.754 unit SPPG yang masih dalam proses pengajuan. Lebih lanjut, terdapat 29.501 unit SPPG yang sudah terdaftar dalam portal mitra.bgn.go.id.
"Jumlah SPPG yang sudah operasional ada 7.453 dan yang proses pengajuan adalah 11.754. Siang ini, sebetulnya SPPG-nya sudah bertambah menjadi 7.477 yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan," katanya, dikutip pada Selasa (9/9/2025).
Ke depan, lanjut Dadan, BGN akan terus melakukan percepatan verifikasi sehingga SPPG yang diajukan bisa segera terbentuk dan beroperasi.
Pada Agustus 2025, BGN telah memverifikasi 7.453 SPPG, di atas target verifikasi sebanyak 7.000 SPPG. Rencananya, SPPG yang beroperasial akan bertambah 7.000 SPPG lagi pada September 2025.
"Demikian juga nanti pada Oktober dan terakhir kami ingin 25.000 SPPG di daerah aglomerasi serta 6.000 SPPG di daerah terpencil, sehingga total SPPG yang akan kita bentuk kurang lebih sekitar 31.000," ujar Dadan.
Dadan menuturkan BGN akan bekerja keras guna mendukung tercapainya target pembentukan SPPG sebanyak 31.000 unit di akhir tahun.
"2 bulan ini bekerja dari mulai setengah 9 pagi sampai jam 11 malam, untuk melakukan percepatan untuk seluruh SPPG atau mitra yang sudah mendaftar di portal mitra. Dan kami lakukan hal efisiensi dari segi waktu termasuk kunjungan-kunjungan ke lapangan," ujar Dadan.
Nanti, penyerapan anggaran makan bergizi gratis (MBG) akan terus meningkat beriringan dengan bertambahnya SPPG yang sudah terverifikasi dan beroperasi.
Pada Agustus, anggaran MBG yang sudah terserap tercapai mencapai Rp13,2 triliun, di atas target penyerapan anggaran senilai Rp9 triliun. Pada September, penyerapan anggaran MBG ditargetkan mampu mencapai Rp19 triliun.
Sebagai informasi, BGN mengeklaim pendirian SPPG tidak didanai oleh APBN. Menurut Dadan, pendirian SPPG dilakukan menggunakan dana mandiri dari organisasi pendukung, seperti TNI, Polri, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kadin, dan lain-lain. Dengan demikian, APBN hanya digunakan untuk pengadaan bahan pangan. (rig)
