BERITA TERKINI
LEBONG, DDTCNews - Tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lebong, Bengkulu, jumlahnya fantastis mencapai Rp2,8 miliar.
Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong mencatat jumlah tunggakan tersebut merupakan akumulasi sejak 1995 hingga 2025. Kabid Pendapatan BKD Lebong Desi Novita mengatakan dia berencana memastikan petugas BKD akan melakukan penagihan agar wajib pajak membayarkan kewajibannya ke pemda.
"Kami pastikan piutang PBB-P2 masing-masing objek pajak tetap tercatat pada sistem. Ini akan terus kami tagih," tegasnya dikutip pada Minggu (1/2/2026).
BKD mencatat utang PBB-P2 pada periode 1995-2014 ketika pungutan PBB-P2 belum menjadi kewenangan pemda, nilainya mencapai Rp1,2 miliar. Sementara itu, saat pengelolaan PBB-P2 dilimpahkan kepada pemda pada periode 2015-2025, tunggakan PBB-P2 tercatat Rp1,6 miliar.
Lebih lanjut, Desi menyampaikan petugas BKD telah mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada para penunggak pajak. Nanti, nominal tunggakan PBB-P2 dapat dilihat pada kolom bawah SPPT.
"Dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), wajib pajak yang memiliki piutang sudah kami lampirkan nilai tunggakan pada SPPT," ujarnya.
Desi berharap tiap wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 bersikap kooperatif, dan segera membayarkan pajaknya ke kas daerah. Jika wajib pajak terus-terusan menunda, dia menegaskan bahwa nilai denda PBB-P2 akan makin membengkak.
Dia menerangkan bahwa pembayaran PBB-P2 yang melewati batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan denda dari nilai pajak setiap bulan. Oleh karena itu, dia mendorong agar wajib pajak segera menyelesaikan pelunasan pajak.
"Maka dari itu, kami berharap setiap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 bisa segera melunasinya," kata Desi seperti dilansir radarlebong.disway.id. (rig)
