JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas praktik impor ilegal.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengungkapkan jajaran produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri terus-terusan tertekan akibat maraknya impor ilegal. Oleh karena itu, dia menyambut baik menteri keuangan yang hendak melakukan inspeksi ke unit vertikalnya.
"Pernyataan Menkeu membawa harapan baru bagi kami bahwa pemerintah secara bertahap mulai melakukan perbaikan khususnya dalam agenda birokrasi bersih, terlebih Dirjen Bea Cukainya dari kalangan militer," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).
Redma menuturkan para pemain tekstil domestik telah mengusulkan agenda pemberantasan impor ilegal kepada pemerintah dalam 3 tahun terakhir.
Menurutnya, kalangan produsen tekstil nasional sudah muak dengan praktik importasi ilegal dan hampir putus asa karena usulannya selalu kandas, terutama karena dugaan keterlibatan oknum pejabat ASN hingga oknum aparat serta politisi didalamnya.
"Dengan pernyataan Menkeu kemarin, setidaknya 1 masalah ada titik cerah untuk diatasi, tinggal kami menyelesaikan permasalahan lain yaitu tingginya kuota impor," kata Redma.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan sedikit perbaikan birokrasi pada 2 unit vertikal Kemenkeu, yaitu Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Namun, dia tidak secara gamblang mengatakan hal tersebut.
Dia hanya mengutarakan bahwa pegawai DJP harus lebih transparan ke depannya, dan tidak memiliki mental 'ABS' atau asal bapak senang. Sementara untuk DJBC, dia berencana melakukan pemeriksaan jalur hijau impor.
Jalur hijau adalah istilah untuk sistem pelayanan impor yang dilaksanakan oleh DJBC. Purbaya akan meninjau jalur hijau tersebut guna memberantas barang kena cukai (BKC) ilegal, terutama rokok ilegal. (rig)